Presiden Prabowo Perintahkan Seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Hingga Perangkat Desa Awasi Langsung Operasional Dapur MBG
JAKARTA – Monitorindonews.com
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan arahan tegas guna memberantas segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta seluruh pemimpin daerah mulai dari tingkat provinsi hingga desa turun langsung ke lapangan untuk mengawasi operasional dapur MBG maupun Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar manfaat program ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. “Saya minta Gubernur, Bupati, Camat, sampai Kepala Desa semuanya boleh memeriksa semua dapur MBG di wilayah masing-masing. Tidak ada yang tertutup. Saudara periksa, catat apa yang ditemukan, lalu laporkan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kalau dirasa perlu, lapor langsung ke saya,” ujar Prabowo dengan tegas.
Presiden bahkan memberikan jalan lapor yang sederhana dan cepat bagi seluruh elemen masyarakat maupun pemimpin daerah yang menemukan ketidaksesuaian. “Gampang saja, kalau melihat ada yang tidak beres, silakan lapor lewat media sosial seperti TikTok. Begitu laporan masuk, kami akan segera kirim tim untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya di tempat juga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta peran aktif aparat penegak hukum di setiap daerah untuk ikut serta dalam pengawasan ini. Namun, ia memberikan peringatan tegas agar tugas pengawasan tersebut dijalankan dengan niat tulus menjaga kepentingan negara dan rakyat, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau golongan.
“Aparat kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait juga harus turun mengawasi. Tapi ingat baik-baik: pengawasan ini untuk memastikan program berjalan benar, bukan untuk mencari-cari kesalahan lalu meminta uang. Saya larang keras ada pungutan liar dalam proses ini. Kalau ada yang melakukannya, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Presiden.
Langkah ini diambil untuk menjamin agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis benar-benar digunakan untuk bahan makanan yang bergizi, proses pengolahan yang higienis, serta penyaluran yang tepat sasaran. Diharapkan dengan pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan pemerintahan hingga tingkat desa, program ini akan bebas dari praktik korupsi, kebocoran, maupun penurunan kualitas gizi yang diterima anak-anak dan masyarakat.
Presiden berharap seluruh jajaran pemerintahan memahami bahwa program ini adalah amanah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan, sehingga keberhasilan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama.
( Saka Adi Wijaya )
