_MONITORINDONEWS | KAB. BEKASI_
*BANJAR SARI* - Ratusan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi menggelar aksi protes terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa tersebut, Sabtu (12/09/2026) pukul 09.45 WIB di Kantor Desa Banjarsari.
Aksi dilakukan karena warga menilai panitia tidak transparan terkait perwakilan masing-masing kandidat, khususnya tim relawan dan pendukung Calon Kades nomor urut 2, Bapak Sanan.
Beberapa tuntutan warga yang disuarakan antara lain: "Pilkades kurang fair", "Panitia yang buat peraturan, panitia sendiri yang melanggar", hingga muncul tagar #KongKalikong Pilkades periode 2026/2034.
Salah satu perwakilan warga berinisial (H) mengatakan, protes dilakukan setelah warga melihat adanya sejumlah kejanggalan selama tahapan pemilihan. Di antaranya dominasi calon kepala desa dari unsur perangkat desa.
Menurut (H), warga sebenarnya sudah meminta penjelasan terkait transparansi dan aturan kepada panitia. Namun hal itu tidak mendapat respons, hingga akhirnya warga memutuskan menggelar aksi.
Saat dikonfirmasi awak media, (H) mengatakan:
"Sebenarnya kami tidak ingin ada gejolak. Tapi bagaimana lagi kalau diam saja ini akan terus terjadi. Saya kira hal itu akan mencederai demokrasi dan hak demokrasi masyarakat."
Sementara itu, Pj Kepala Desa Banjarsari Juandi Jaya, S.Pd, menyampaikan permintaan maaf di hadapan para calon.
"Yang saya hormati para calon Kepala Desa Banjarsari Bapak Sanan, Bapak Oman, dan Bapak Adul. Saya mohon maaf atas tidak transparannya demokrasi di desa ini. Percayakan kepada saya," ujarnya di ruangan kantor desa.
Aksi protes juga disampaikan langsung oleh kandidat nomor urut 2, Bapak Sanan. Ia menyoroti kurangnya keterwakilan timnya di kepanitiaan.
"Seharusnya ketua panitia sportif, seimbang dalam pesta demokrasi rakyat, khususnya di wilayah Desa Banjarsari. Jangan ada yang dirugikan dari tim kami. Saya minta ketua panitia lebih bijaksana agar tidak ada unsur politik dan campur tangan. Jangan membuat aturan sendiri. Penempatan struktur panitia di beberapa TPS sudah jelas melanggar aturan undang-undang demokrasi Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi," ucapnya.
Di tengah suasana memanas, Ketua Panitia Pilkades Banjarsari Minin Muslim/Binin menanggapi dengan nada keras dan arogan.
_"Cuma saya nitip, jangan ada bahasa 'lo orang, gw'"_, ujarnya.
Tim awak media juga menemukan indikasi adanya pungutan dana tambahan untuk 2 TPS yang diduga pungutan liar sebesar Rp10 juta. Padahal Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,95 miliar untuk penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026.
_Pungkas_
_MONITORINDONEWS_
_(RED)_
